MEDAN,TOPINFORMASI.COM
Terungkapnya kasus pabrik narkotika jenis vape di Medan yang menyeret seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TM memunculkan sorotan terhadap sistem pengawasan keimigrasian di Sumatera Utara.
Sejumlah kalangan mempertanyakan bagaimana TM, yang diduga berperan sebagai pemasok bahan baku etomidate untuk pod vape mengandung narkotika, dapat keluar masuk Indonesia sejak tahun 2025 tanpa terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan.
Kasus tersebut memunculkan kritik terhadap pengawasan orang asing yang menjadi salah satu fungsi keimigrasian. Publik menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap WNA dengan mobilitas tinggi, terutama yang diduga terlibat dalam jaringan narkotika lintas negara.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan Nainggolan, saat dikonfirmasi pada Senin (22/6/2026), menyatakan bahwa penanganan tindak pidana narkotika merupakan kewenangan kepolisian.
“Penanganan kasus tindak pidana narkotika berada di ranah kepolisian. Kami masih berkoordinasi dengan Polrestabes Medan untuk mendukung proses penyidikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menuai tanggapan beragam. Sejumlah pihak menilai koordinasi dengan aparat penegak hukum memang diperlukan, namun pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing tetap menjadi bagian dari tugas keimigrasian yang perlu dievaluasi.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus tersebut, Kanwil Imigrasi Sumut diketahui menggelar kegiatan bertajuk Media Tour di Hotel Aryaduta Medan pada 22–23 Juni 2026. Berdasarkan dokumentasi yang beredar, kegiatan tersebut menggunakan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Peserta Kegiatan Media Tour Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Medan, 22–23 Juni 2026.”
Pelaksanaan kegiatan tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah insan pers karena dinilai berlangsung secara terbatas dan tidak melibatkan seluruh media yang biasa meliput kegiatan keimigrasian di Sumatera Utara.
Ketika dikonfirmasi mengenai mekanisme pemilihan peserta dan materi yang disampaikan dalam kegiatan itu, Humas Kanwil Imigrasi Sumut, Fiqih, disebut hanya memberikan jawaban singkat.
“Wartawannya juga nggak banyak,” ujarnya.
Keterangan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai dasar penunjukan peserta maupun tujuan utama penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Sejumlah pengamat menilai bahwa di tengah sorotan publik terhadap kasus vape narkotika yang melibatkan WNA, keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kegiatan yang bersifat terbatas berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai penjelasan yang memadai.
Publik pun berharap Kanwil Imigrasi Sumut dapat memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai pengawasan terhadap TM, evaluasi sistem pengawasan orang asing, serta tujuan penyelenggaraan kegiatan Media Tour tersebut.
Kasus vape narkotika di Medan tidak hanya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan peredaran narkotika internasional, tetapi juga menjadi momentum untuk meninjau kembali efektivitas pengawasan keimigrasian di daerah.
Masyarakat kini menunggu penjelasan yang komprehensif dari Kanwil Imigrasi Sumut guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang dan memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan maupun kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan orang asing.
