JAKARTA,TOPINFORMASI.COM
Capaian sertipikasi tanah di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 98,6 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menilai keberhasilan tersebut dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam menata administrasi pertanahan.
Hal itu disampaikan Wamen Ossy saat menghadiri acara penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
“Sebanyak 98,6 persen bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Capaian ini merupakan keberhasilan Bapak Gubernur dan jajaran dalam menata tata kelola administrasi pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang dapat menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Wamen Ossy menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi titik akhir. Kementerian ATR/BPN bersama Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh bidang tanah di ibu kota dapat terdaftar dan memiliki sertipikat.
“Harapannya bukan hanya berhenti di sini, tetapi terus dimaksimalkan hingga 100 persen bidang tanah dapat terdaftar dan bersertipikat,” katanya.
Salah satu bentuk penguatan kerja sama yang dilakukan adalah melalui integrasi data pertanahan, kependudukan, dan perpajakan. Sinkronisasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Nomor Objek Pajak (NOP) dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel.
“Kami terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan. Ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Wamen Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy Dermawan yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan sebanyak 499 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta dengan total luas sekitar 85 hektare. Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.
Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda, serta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, hadir pula Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Achmad, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta.
Dengan capaian hampir menyentuh 100 persen bidang tanah terdaftar, DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi model pengelolaan administrasi pertanahan modern yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
