Medan ,TOPINFORMASI.COM
Kabar yang menyebut Bupati Langkat Syah Afandin diduga terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SH dan seorang rekanan berinisial MY masih belum memiliki kejelasan.
Sejumlah informasi yang beredar di media sosial dan beberapa media online menyebut Bupati Langkat ikut diamankan saat menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026). Namun, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
Salah seorang sumber yang mengaku mendampingi Bupati Langkat dalam kegiatan tersebut membantah kabar bahwa Syah Afandin diamankan di lokasi acara.
“Usai mengikuti kegiatan APKASI, kami langsung beriringan pulang. Jadi tidak benar kalau Bapak diamankan di lokasi kegiatan. Kami berpisah di sekitar Cemara,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sumber itu juga membantah kabar yang menyebut ajudan Bupati lebih dahulu diamankan penyidik KPK. Menurutnya, pihak yang disebut sebagai ajudan diduga hanya mengaku-ngaku memiliki kedekatan dengan Bupati.
Ia juga mengatakan dugaan perkara yang menjerat SH dan MY disebut tidak berkaitan dengan proyek di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Langkat, melainkan diduga berkaitan dengan salah satu perusahaan perkebunan di Kabupaten Langkat.
Meski demikian, sumber tersebut mengaku memperoleh informasi bahwa Bupati Langkat sedang dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Mapolrestabes Medan pada Kamis malam.
“Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Wahyudianto mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai keberadaan maupun status Bupati Langkat.
“Saya belum bisa memberikan keterangan apa pun tentang Pak Bupati karena masih belum terkonfirmasi. Kita sama-sama menunggu informasi yang valid. Saya berharap rekan-rekan media bersabar dan tidak berspekulasi berdasarkan informasi yang belum pasti,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait status hukum maupun keterlibatan Bupati Langkat dalam perkara OTT yang melibatkan SH dan MY.
