MEDAN , TOPINFORMASI.com
Seorang anggota Bhayangkari yang juga istri perwira Polda Sumatera Utara, Yunitas Sari, menyampaikan pernyataan terbuka melalui media sosial terkait permohonan perlindungan hukum dan perhatian atas perkara yang sedang dihadapinya.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosialnya, Yunitas Sari, istri AKP Fadlun Al Fitri, S.S., yang menjabat sebagai Kasubbagpamkolsik Yanma Polda Sumut, menegaskan bahwa langkahnya menyampaikan suara di ruang publik bukan dilandasi kebencian terhadap institusi Polri, melainkan karena keinginannya melihat keadilan ditegakkan.
“Saya memilih untuk bersuara, bukan karena membenci institusi, tetapi karena saya mencintai keadilan,” tulis Yunitas dalam pernyataannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada suaminya yang disebut tetap memberikan dukungan selama proses yang tengah dijalani. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi kekuatan untuk menghadapi situasi tersebut.
Selain itu, Yunitas berharap hukum dapat menjadi pelindung bagi setiap orang yang menyampaikan kebenaran.
“Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan,” ungkapnya.
Dalam pernyataan tersebut, Yunitas turut memohon perhatian dan perlindungan hukum kepada sejumlah pejabat negara, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Menteri Hukum, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, hingga pimpinan Polri, termasuk Kapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, dan Asisten SDM Kapolri.
Ia berharap pihak-pihak tersebut dapat memberikan perhatian agar perkara yang dimaksud diproses secara objektif sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap.
Pernyataan tersebut diunggah melalui media sosial Instagram dan disertai tagar #SpeakUp, #Keadilan, #Indonesia, dan #Polri.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam permohonan tersebut terkait pernyataan yang disampaikan Yunitas Sari. Redaksi akan memperbarui informasi apabila telah diperoleh tanggapan atau penjelasan resmi dari pihak terkait.
