JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Umpan Balik (Feedback) Pemetaan Kompetensi Pegawai yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut penilaian kompetensi yang telah dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk saat mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar). Penilaian tersebut tidak hanya bertujuan mengukur kemampuan individu, tetapi juga untuk memetakan kekuatan serta kesenjangan kompetensi pegawai dalam mendukung kebutuhan organisasi.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Kementerian ATR/BPN, Heri Mulianto, mengatakan hasil penilaian kompetensi telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kompetensi (SINTEN).
Menurutnya, sesi umpan balik memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memahami kompetensi yang telah dimiliki sekaligus mengetahui aspek yang masih perlu dikembangkan.
“Hasil penilaian kompetensi sudah kita masukkan ke dalam SINTEN. Sesi feedback ini menjadi momentum yang baik untuk arah pengembangan ke depan,” ujar Heri.
Ia menjelaskan, pemetaan tersebut mencakup kompetensi manajerial, sosial kultural, hingga aspek teknis. Hasilnya kemudian dapat menjadi dasar penyusunan individual development plan (IDP), termasuk menentukan pelatihan dan bentuk pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan setiap pegawai.
“Jadi bukan hanya melihat kondisi kita saat ini, tetapi juga melihat apa yang akan kita tuju dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, PNS yang telah mengikuti penilaian kompetensi pada Latsar 2025 menjalani sesi one on one bersama asesor aparatur.
Sebanyak 18 pegawai mengikuti sesi asesmen pada Rabu (19/8/2026), sementara 13 pegawai lainnya dijadwalkan mengikuti sesi asesmen pada Kamis (20/8/2026).
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Budi Santosa, menyebut kegiatan feedback penilaian kompetensi menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas pegawai.
Terlebih, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah memperkuat transformasi organisasi melalui penerapan Organisasi Berbasis Wilayah yang diluncurkan pada Senin (17/8/2026) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat.
Budi mengatakan penerapan sistem tersebut akan berdampak terhadap penataan jabatan sekaligus kebutuhan kompetensi pegawai di lingkungan Kantah.
“Ini jadinya Kepala Seksi di Kantah terbagi ke dalam enam wilayah sesuai kapasitas dari Kantah masing-masing. Ini bisa menjadi momentum dalam mempersiapkan kebutuhan tersebut melalui penilaian kompetensi pegawai ini,” pungkasnya.
Melalui pemetaan kompetensi yang berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN berharap pengembangan SDM dapat dilakukan secara lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan organisasi, sehingga transformasi pelayanan pertanahan dapat berjalan semakin efektif dan profesional.
