BATUBARA — Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Batubara terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2027, beredar sebelum agenda Rapat Paripurna DPRD Batubara, Senin (7/9/2026).
Dalam laporan tersebut, Banggar DPRD Kabupaten Batubara mengungkap sejumlah indikator makro pembangunan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara dalam penyusunan APBD 2027.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyeksi tingkat kemiskinan Kabupaten Batubara yang masih berada di atas target tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara maupun nasional.
Berdasarkan tabel asumsi dasar ekonomi makro yang tercantum dalam laporan Banggar, tingkat kemiskinan nasional pada 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 6,0–6,5 persen, sedangkan Sumatera Utara 6,84–7,04 persen.
Sementara itu, target tingkat kemiskinan Kabupaten Batubara tercantum sebesar 9,34–7,82 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkab Batubara. Target penurunan kemiskinan daerah juga masih lebih tinggi dibandingkan sasaran yang ditetapkan pada tingkat provinsi dan nasional.
Pertumbuhan Ekonomi Batubara di Bawah Sumut dan Nasional
Tak hanya kemiskinan, Banggar juga menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batubara yang masih berada di bawah rata-rata target pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan nasional.
Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,8–6,5 persen, Sumatera Utara 5,0–5,6 persen, sedangkan Kabupaten Batubara berada pada kisaran 4,54–5,00 persen.
Kondisi tersebut menjadi catatan tersendiri karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketimpangan Ekonomi Batubara Lebih Rendah
Di sisi lain, terdapat indikator yang relatif positif. Banggar mencatat target Rasio Gini Kabupaten Batubara berada pada angka 0,250–0,252, lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara yang berada pada kisaran 0,283–0,300 dan nasional 0,362–0,367.
Rasio Gini yang lebih rendah menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif lebih kecil.
Artinya, berdasarkan target yang tercantum dalam laporan Banggar, ketimpangan ekonomi masyarakat Batubara diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan di Sumatera Utara maupun nasional.
Pengangguran Terbuka Masih Jadi Perhatian
Banggar juga menyoroti indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dalam laporan tersebut, target TPT Kabupaten Batubara tercantum sebesar 5,38–5,01 persen, sama dengan target Provinsi Sumatera Utara.
Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan target TPT nasional yang berada pada kisaran 4,30–4,87 persen.
Dengan demikian, persoalan penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan bagi Pemkab Batubara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kualitas Lingkungan Hidup di Bawah Sumut dan Nasional
Indikator lainnya yang mendapat sorotan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Banggar mencatat target IKLH Kabupaten Batubara sebesar 73,42, lebih rendah dibandingkan target Sumatera Utara sebesar 78,80 dan nasional sebesar 78,64.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan lingkungan hidup, terutama di tengah aktivitas ekonomi dan industri yang berkembang di Kabupaten Batubara.
Banggar Soroti Potensi PAD
Selain indikator makro, Banggar DPRD Kabupaten Batubara juga memberikan catatan terhadap kemampuan Pemkab Batubara dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Banggar menilai Pemkab Batubara belum mampu mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki daerah.
Sorotan tersebut menjadi penting karena peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai indikator yang disampaikan Banggar tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2027.
Terutama terkait upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, serta mengoptimalkan potensi PAD.
Laporan Banggar tersebut selanjutnya dijadwalkan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara pada Senin (7/9/2026).
(dr)
