Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran ATR/BPN 2027 Rp10,758 Triliun

- Penulis

Jumat, 18 September 2026 - 10:07 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan rencana pelaksanaan anggaran tahun 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp10,758 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program manajemen, penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah target prioritas nasional yang dipaparkan antara lain penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertipikasi tanah melalui PTSL sebanyak 3.208.472 bidang, Redistribusi Tanah 105.600 bidang, serta akses Reforma Agraria bagi 180.000 kepala keluarga.

BACA JUGA  11 SPPG di Tebing Tinggi Belum Kantongi SLHS, Satgas Disiapkan untuk Penegakan Sanksi

Kementerian ATR/BPN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,385 triliun. Tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target prioritas, kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wamen Ossy mengatakan, pagu indikatif awal Kementerian ATR/BPN sebesar Rp10,608 triliun. Setelah memperoleh tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, pagu menjadi Rp10,758 triliun.

Dalam RDP tersebut, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.

Persetujuan tersebut dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

BACA JUGA  Bupati Batubara Tekankan Penguatan Sektor Pertanian dan Investasi Pada Rakortekrembang Provsu

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan
Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka
Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara
Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:20 WIB

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Kamis, 19 November 2026 - 17:54 WIB

Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka

Kamis, 19 November 2026 - 17:42 WIB

Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Berita Terbaru