Dairi,TOPINFORMASI.COM — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Utara melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Dairi terkait kebijakan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi belanja daerah.
Fungsionaris KNPI Sumut, Arifatullah Manik, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, Pemkab Dairi justru mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk belanja makan dan minum serta pakaian dinas.
“Belanja makanan dan minuman rapat mencapai Rp6,97 miliar, jamuan tamu Rp475 juta, aktivitas lapangan Rp424 juta, serta untuk fasilitas pelayanan kesehatan Rp29 juta,” ujarnya.
Selain itu, anggaran pakaian dinas juga menjadi sorotan. Di antaranya, pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp22 juta, pakaian sipil harian Rp291,7 juta, pakaian sipil lengkap Rp16,9 juta, pakaian dinas harian Rp111 juta, pakaian dinas lapangan Rp58,8 juta, pakaian sipil resmi Rp11,7 juta, pakaian dinas upacara Rp16,9 juta, serta pakaian adat daerah Rp14 juta.
Menurut Arifatullah, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat, terlebih di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala.
“Jika ditotal, anggaran makan minum mencapai miliaran rupiah, sementara pakaian dinas juga ratusan juta. Ini menunjukkan tidak adanya kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” tegasnya.
KNPI Sumut menilai, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seperti kelangkaan pupuk, tekanan ekonomi, dan menurunnya daya beli, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi rakyat.
Instruksi Presiden, lanjutnya, secara tegas menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Namun, kondisi di Kabupaten Dairi dinilai menunjukkan hal sebaliknya, dengan alokasi anggaran pada pos yang dianggap bukan prioritas utama.
Atas dasar itu, KNPI Sumut mendesak Pemkab Dairi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran tersebut serta membuka informasi secara transparan kepada publik.
“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pemborosan,” tutup Arifatullah.
