JAKARTA ,TOPINFORMASI.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,73 persen atau sebesar Rp6,128 triliun dari total pagu anggaran Rp6,401 triliun.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7), sebagai tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” kata Menteri Nusron.
Dalam paparannya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, yang juga dihadiri perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Nusron menjelaskan bahwa sepanjang tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.
Ia juga menjelaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian ATR/BPN mendapatkan relaksasi blokir anggaran dalam dua tahap untuk mendukung kebutuhan belanja pegawai serta pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Menurut Nusron, relaksasi tahap pertama sebesar Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara relaksasi tahap kedua senilai Rp666,9 miliar digunakan untuk belanja pegawai calon ASN, pelaksanaan program prioritas nasional, peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian ATR/BPN terus memperkuat tata kelola keuangan negara dengan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang terukur.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong penerapan mekanisme check and balance untuk mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, maupun potensi kerugian negara, khususnya pada program-program prioritas nasional dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di daerah mengikuti jalannya rapat secara daring.
