JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung program hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui program sertipikasi tanah gratis.
Dukungan itu disampaikan dalam acara Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan hadir dalam kegiatan tersebut. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo mengatakan program hunian terjangkau turut didukung Kementerian ATR/BPN melalui sertipikasi gratis bagi MBR.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Hashim kepada wartawan seusai acara.
Hashim menjelaskan sertipikasi gratis tersebut ditujukan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum mempunyai sertipikat. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan adanya sertipikat, tanah yang dimiliki masyarakat dapat menjadi aset yang memiliki kepastian hukum dan berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR.
Kolaborasi itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mendukung program perumahan rakyat.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” kata Maruarar.
Sementara itu, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah melalui kerja sama lintas sektor.
Menurut Ossy, penyediaan hunian layak dan terjangkau harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah yang menjadi aset masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat turut meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau.
Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga lainnya.
