Jakarta ,TOPINFORMASI.com
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan program yang mendukung transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 yang digelar secara daring, Senin (20/7).
Dalu menegaskan, penyusunan program dan anggaran harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita fokuskan yang selama ini menjadi isu utama, yaitu transformasi layanan yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujarnya.
Menurut dia, transformasi layanan diwujudkan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir dengan memberikan kepastian waktu, biaya, persyaratan, serta status penyelesaian layanan. Upaya tersebut juga mencakup penyelesaian tunggakan layanan, penguatan transparansi dan integritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi juga ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan manajemen perubahan, tata kelola organisasi, manajemen risiko, hingga transformasi struktur Kantor Pertanahan agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam penyusunan RKA-KL 2027, Dalu meminta setiap program memiliki target yang jelas, mulai dari keluaran (output), volume pekerjaan, lokasi pelaksanaan, jadwal kegiatan, hingga penanggung jawab program.
“Perencanaan yang terukur akan memudahkan pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat yang optimal,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari kualitas hasil, ketepatan waktu, manfaat, dan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sekjen ATR/BPN juga meminta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia memperkuat pengendalian program dan anggaran. Mereka diminta memantau kinerja secara berkala, segera menyelesaikan hambatan, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Menutup arahannya, Dalu berharap penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
