Denpasar ,TOPINFORMASI.com
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ossy saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Menurut Ossy, pengelolaan ruang di Bali harus dilakukan secara cermat mengingat keterbatasan lahan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang adalah petunjuk operasionalnya,” ujarnya.
Ia menekankan seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR, harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan investasi.
“RTR harus menjadi panglima dan landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi RDTR ke sistem Online Single Submission (OSS) guna memberikan kepastian tata ruang bagi investasi.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS dan empat lainnya masih dalam proses integrasi. Sementara itu, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah mencapai 100 persen integrasi RDTR ke OSS.
“Saya pikir ini perlu ada boosting agar RDTR dapat segera menjadi landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan di Provinsi Bali,” tutur Ossy.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta BUMN untuk membahas strategi pembangunan Bali secara menyeluruh, mencakup aspek tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dengan mengedepankan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan. Jika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang baik, akan menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga masalah pariwisata, konektivitas, dan lingkungan,” tegas AHY.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
