Kementerian ATR/BPN Gandeng KPK dan Pemda Sulteng Perkuat Layanan Publik, Selamatkan Aset Daerah

- Penulis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

PALU, TOPINFORMASI .com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, mempercepat penyelamatan aset pemerintah daerah, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (29/7/2026).

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, mengatakan kondisi saat ini menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kementerian ATR/BPN ingin menjadi bagian dari pemerintah daerah. Program yang kami tawarkan harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, pasti, memuaskan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum atas tanah,” ujar Dedi dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

BACA JUGA  Peringati Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dan HKN 2026, Pemko Tebing Tinggi Hadirkan Berbagai Layanan Gratis

Menurutnya, transformasi pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

“Pelayanan publik yang baik harus berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Selain itu, penyelamatan aset pemerintah daerah menjadi keharusan agar tidak ada potensi kerugian akibat aset yang belum bersertipikat,” katanya.

Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, menjelaskan kerja sama tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangannya. KPK berperan dalam koordinasi, supervisi, penguatan integritas, serta pencegahan korupsi. Sementara Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan fiskal, dan Kementerian ATR/BPN menjadi pelaksana kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.

BACA JUGA  Sempat Bersembunyi di Kolong Tempat Tidur, Residivis Narkoba Diciduk Polsek Medan Timur

Tri menyebut Sulawesi Tengah menjadi provinsi kelima yang menjalin komitmen serupa bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK.

“Ada sembilan bentuk kerja sama yang kami tawarkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kami berharap Sulawesi Tengah dapat menjadi contoh terbaik dalam implementasi program ini,” ujarnya.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan seluruh kepala daerah di wilayahnya siap menjalankan sembilan program kerja sama tersebut guna mempercepat sertipikasi aset milik pemerintah daerah.

“Kami berkomitmen melaksanakan seluruh program untuk memberikan kepastian hukum atas aset-aset pemerintah daerah. Masih banyak aset yang belum bersertipikat dan harus segera diselesaikan,” katanya.

Anwar menilai tertib administrasi pertanahan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Karena itu, hasil kesepakatan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui pembagian tugas yang jelas antara pemerintah daerah dan jajaran Badan Pertanahan Nasional.

BACA JUGA  PASKOMSAT Al-Washliyah Medan Raih Dua Gelar di SANGKALA Season Tiga

Penandatanganan komitmen dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh bupati, wali kota, serta kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Tengah. Acara tersebut turut disaksikan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN Dedi Noor Cahyanto, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, serta Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dukung Program Green Policing, Polres Tanjung Balai Bersama Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan
KSJ Pusat Sambangi Petani Miskin di Mabar Hilir, Potret Kehidupan Warga Terisolir Jadi Sorotan
PAC Pemuda Pancasila Medan Johor Bagikan 1.000 Paket Nasi Lewat Program Jumat Berkah
ATR/BPN Siapkan Dukungan Operasional BRAN, Target Mulai Beraktivitas pada 2027
Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli
ATR/BPN Perkuat Sinergi, Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya Dibahas
Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku, Masyarakat Bisa Pantau Kepemilikan Tanah Secara Mandiri
DPC Khusus PKN Deli Serdang Serahkan SK Definitif PAC Galang Periode 2026–2031
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:19 WIB

Dukung Program Green Policing, Polres Tanjung Balai Bersama Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

Jumat, 20 November 2026 - 15:46 WIB

PAC Pemuda Pancasila Medan Johor Bagikan 1.000 Paket Nasi Lewat Program Jumat Berkah

Jumat, 20 November 2026 - 11:18 WIB

ATR/BPN Siapkan Dukungan Operasional BRAN, Target Mulai Beraktivitas pada 2027

Jumat, 20 November 2026 - 11:15 WIB

Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli

Jumat, 20 November 2026 - 11:10 WIB

ATR/BPN Perkuat Sinergi, Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya Dibahas

Berita Terbaru