MEDAN | Topinformasi.com – Pemerintah Kota Tanjungbalai terus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Komitmen itu ditegaskan melalui keikutsertaan aktif Pemko Tanjungbalai dalam Rapat Koordinasi Awal Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina hadir mewakili Pemko Tanjungbalai dalam Rakor yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (2/9/2026).
Rakor tersebut bukan sekadar agenda koordinasi. Forum ini menjadi titik penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Pertanahan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara.
Pemko Tanjungbalai pun menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, adil, produktif, dan berkelanjutan.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan GTRA Provinsi Sumatera Utara, kemudian dilanjutkan dengan arahan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai arah kebijakan nasional di bidang penataan agraria.
Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Tim GTRA Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya secara resmi membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan strategis bagi pelaksanaan program Reforma Agraria Tahun 2026.
Rangkaian Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja GTRA serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pihak dalam mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
Bagi Pemko Tanjungbalai, forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program penataan aset serta penataan akses benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Reforma Agraria, pada dasarnya, tidak hanya berbicara mengenai legalisasi aset dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Lebih dari itu, program ini diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat terhadap sumber daya yang dimiliki sehingga tanah dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan.
Melalui kolaborasi yang semakin diperkuat, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan pertanahan yang menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan produktivitas pemanfaatan lahan, sekaligus meminimalkan potensi konflik agraria.
Pemko Tanjungbalai optimistis sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria yang tepat sasaran.
Tancap gasnya pelaksanaan Reforma Agraria melalui penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Rakor Awal GTRA Sumatera Utara Tahun 2026 menjadi langkah penting dalam menyatukan komitmen dan memperkuat gerak bersama untuk memastikan program Reforma Agraria benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk di Kota Tanjungbalai.
