SLEMAN – Persoalan tanah ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan sertifikat, pengukuran, maupun administrasi pertanahan. Akademisi dan filsuf Rocky Gerung menilai, taruna dan taruni Politeknik Agraria STPN harus memahami tanah dari berbagai sudut pandang, mulai dari hukum, politik, ekonomi, ekologi hingga psikologi.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung saat menjadi pemateri Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (4/9/2026).
Menurut Rocky, posisi tanah yang bersinggungan dengan berbagai kepentingan membuat mahasiswa pertanahan pada dasarnya dituntut mempelajari banyak disiplin ilmu.
“Teman-teman yang belajar di sini sebenarnya belajar semua ilmu. Ilmu tentang psikologi, ilmu tentang administrasi, ilmu tentang hukum tata negara, ilmu tentang politik, ilmu tentang global security, ilmu tentang ekologi, ilmu tentang kematian, ilmu tentang cacing. Jadi ini kampus yang paling lengkap sebetulnya,” ujar Rocky.
Ia kemudian membandingkan pendidikan di Politeknik Agraria STPN dengan sejumlah institusi pendidikan lain. Menurutnya, pada institusi tertentu mahasiswa lebih diarahkan mendalami bidang ilmu yang spesifik.
Sementara di Politeknik Agraria STPN, taruna dan taruni harus mampu melihat persoalan tanah dari berbagai perspektif.
“Kalau Anda ada di Akmil, Anda cuma belajar tentang cara mempertahankan negara. Kalau Anda ada di UI, Fakultas Ekonomi, Anda hanya diajarkan tentang supply demand dari tanah. Kalau di Fakultas Teknik, ITB, Anda cuma diajarkan untuk melihat struktur tanah secara geologi. Anda ada di IPB, Anda cuma diajarkan cara memupuk tanah,” katanya.
“Anda ada di sini, Anda belajar semua hal, kendati kurikulumnya tidak ada, tapi otomatis Anda mesti ambil risiko belajar semua hal,” sambung Rocky.
Tanah Bukan Sekadar Objek Administrasi
Rocky mengatakan, memahami persoalan pertanahan dapat dimulai dari pertanyaan mendasar mengenai apa makna tanah bagi negara, masyarakat dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadapnya.
Menurut dia, taruna dan taruni yang nantinya terlibat dalam pengelolaan pertanahan perlu memahami bagaimana perebutan makna dan kepentingan atas tanah dapat terjadi.
“Keinginan kita untuk kuliah di institut ini adalah untuk memahami tanah itu sebetulnya apa maknanya bagi negara, karena Anda akan mengurus tanah negara, tapi lebih penting melihat kapan dan dengan siapa atau oleh siapa perebutan makna itu diselesaikan,” ungkapnya.
Rocky mencontohkan adanya perbedaan cara pandang terhadap tanah antara negara, masyarakat adat dan korporasi.
Bagi negara, penguasaan tanah berkaitan dengan hukum. Sementara bagi masyarakat adat, tanah dapat memiliki hubungan erat dengan leluhur serta kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun.
Di sisi lain, bagi korporasi, tanah dapat dipandang sebagai sebuah komoditas.
Menurut Rocky, pemaknaan terhadap tanah juga dapat berubah seiring bergesernya kepentingan dan fungsi sebuah wilayah.
Tanah yang sebelumnya memiliki nilai adat, misalnya, dapat berubah status dan fungsi ketika masuk dalam kepentingan pembangunan dan kemudian memiliki nilai ekonomi.
“Jadi kita tahu bahwa soal tanah ini adalah soal yang menyebabkan seluruh masalah ini timbul,” ujarnya.
Ingatkan Dampak Kesalahan Pertanahan
Rocky juga mengingatkan para calon insan pertanahan agar tidak memandang persoalan tanah hanya dari sisi teknis.
Menurutnya, keputusan dalam pengelolaan tanah dapat membawa konsekuensi panjang sehingga membutuhkan keberanian untuk memahami berbagai persoalan yang ada di baliknya.
“Kita berupaya untuk menghindari pertanyaan karena menganggap kesalahan itu selalu bisa dimaafkan, tapi kesalahan dalam mengolah tanah tidak mungkin dimaafkan karena dia akan permanen,” pungkas Rocky.
Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan.”
Kegiatan turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta lebih dari 500 taruna dan taruni Politeknik Agraria STPN.
(Tim)
