Medan, TOPINFORMASI.com –
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) menyampaikan apresiasi terhadap sikap Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ricky Antony, yang mengkritisi sikap gubernur dalam forum sidang paripurna DPRD Sumut.
Ketua Umum APMPEMUS, Iqbal, menilai pernyataan Ricky Antony bukan merupakan serangan terhadap pribadi seseorang, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
“Forum paripurna adalah ruang resmi negara yang memiliki nilai etik, moral, dan konstitusional. Setiap pejabat publik, termasuk gubernur, wajib menghormati forum tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” ujar Iqbal, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, apabila terdapat tindakan yang dinilai tidak menghormati jalannya sidang paripurna, hal tersebut patut menjadi perhatian dan dikritisi sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.
APMPEMUS berpandangan, tindakan meninggalkan forum resmi tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan persepsi sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Penilaian mengenai arogansi tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari sikap dan tindakan yang terlihat di ruang publik. Ketika etika dan tata tertib tidak dijunjung, maka kritik menjadi sesuatu yang sah dan perlu disampaikan,” katanya.
Lebih lanjut, APMPEMUS menilai kritik yang disampaikan Ricky Antony seharusnya dipahami sebagai upaya menjaga marwah DPRD Sumatera Utara dan memperkuat keseimbangan hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Iqbal menegaskan, dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, setiap pejabat publik memiliki kewajiban menjaga etika jabatan serta menghormati mekanisme kelembagaan. Karena itu, kritik yang disampaikan secara terbuka merupakan bagian dari kontrol demokrasi yang sah.
“Ketegasan Ricky Antony justru menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berjalan. Ini adalah bentuk keberanian dalam menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.
APMPEMUS juga mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi dinamika politik daerah secara objektif, tanpa terjebak pada opini yang berkembang secara sepihak, serta tetap mengedepankan etika, moral, dan nalar hukum.
“Siapa pun pejabatnya, etika dan moral dalam ruang sidang harus dijunjung tinggi. Kritik Ricky Antony adalah bentuk pengingat bahwa tidak ada jabatan yang kebal dari pengawasan,” tutup Iqbal.
