Jakarta ,TOPINFORMASI.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas. Upaya ini dilakukan guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas di bidang pertanahan dan tata ruang.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Menurut Dalu, transformasi STPN merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan SDM yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga siap kerja sejak awal serta memiliki integritas tinggi.
“Transformasi ini penting untuk memastikan ketersediaan SDM pertanahan dan tata ruang yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu, kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi kelembagaan STPN telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Kebijakan tersebut mencakup penataan program studi, termasuk penghentian program Diploma I serta penguatan program Sarjana Terapan yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor.
Dalu mengungkapkan, kebutuhan SDM di bidang pertanahan saat ini masih cukup tinggi, khususnya pada jabatan fungsional seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang. Dari kebutuhan lebih dari 21.000 formasi Penata Pertanahan, baru sekitar 4.800 yang terpenuhi.
Dari sisi kesiapan, Politeknik Agraria STPN dinilai memiliki kapasitas memadai, baik dari segi tenaga pengajar maupun fasilitas penunjang pembelajaran, seperti laboratorium sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, bahasa, hingga alat ukur pertanahan. Sistem pendidikan berbasis asrama juga diterapkan guna membentuk karakter disiplin dan integritas peserta didik.
Selain itu, kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir menunjukkan hasil positif dengan realisasi di atas 97 persen. Hal ini menjadi indikator kesiapan institusi dalam bertransformasi menjadi sekolah kedinasan yang modern dan terstandar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya persiapan matang dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga sebelum transformasi tersebut direalisasikan. Ia meminta ATR/BPN menyusun usulan secara komprehensif serta berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan instansi terkait lainnya.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan ATR/BPN.
