Tebing Tinggi ,TOPINFORMASI.COM- Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang berlangsung di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Raker ini bertujuan merumuskan langkah strategis pembangunan kota yang akan dibawa ke tingkat nasional.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai Minggu (19/4) hingga Rabu (22/4) tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, unsur pengarah profesional Dirhamsyah mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal.
Turut hadir Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, para wali kota anggota Komwil I APEKSI, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, unsur Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah setempat.
Dalam konferensi pers, Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan sejumlah rekomendasi utama yang akan dibawa pada Rakernas APEKSI di Medan, Juni 2026 mendatang. Dua isu utama yang menjadi fokus adalah ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal.
“Isu ketangguhan bencana menjadi prioritas karena kota memiliki peran vital dalam perekonomian. Jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya bisa meluas dan mengganggu aktivitas ekonomi regional,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk ketahanan fiskal. Salah satu model yang diusulkan adalah penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment yang telah diterapkan di Kota Medan.
“Melalui sistem split payment, pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan metode manual,” tambahnya.
Raker Komwil I APEKSI juga membahas sejumlah isu strategis lainnya, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, dibahas pula penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM.
APEKSI juga mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK melalui APBN, serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menggunakan pola opsen.
Sebagai tuan rumah, Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, mengingat Banda Aceh merupakan daerah rawan gempa.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” ujarnya.
Kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dalam forum strategis ini didampingi sejumlah pejabat Pemko Tebing Tinggi, di antaranya Sekdako Erwin Suheri Damanik, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, serta jajaran kepala bagian di lingkungan Setdako.
Partisipasi aktif Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam Raker ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diterapkan di daerah.
