Pansus DPRD Batubara Desak Ditjen Perkebunan Pastikan Hak Masyarakat atas Kebun Plasma 20 Persen

- Penulis

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:38 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Jakarta, TOPINFORMASI.com –

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Batubara mendesak Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memastikan pemenuhan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sebesar 20 persen dari luas areal perkebunan yang diusahakan perusahaan.

Desakan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Pansus DPRD Kabupaten Batubara ke Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta. Rombongan diterima oleh Staf Bidang Pembinaan dan Pengendalian Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kishwandono, serta Ketua Kelompok Hukum, Hadi Defanta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kunjungan tersebut, Pansus didampingi Tim Inisiator Kebun Plasma, Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Batubara, serta Zuriat Kedatukan Lima Puluh.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Batubara, Ismar Khomri, didampingi Wakil Ketua Jalasmar Sitinjak dan seluruh anggota pansus, meminta penjelasan terkait analisis hukum mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma 20 persen serta implementasinya di Kabupaten Batubara.

Menurut Ismar, kepastian hukum mengenai kebun plasma menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin hak masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan.

BACA JUGA  Menteri Nusron Pastikan Lahan Huntap Korban Bencana Aceh Tamiang Siap 100 Persen

“Kami ingin memperoleh kejelasan mengenai implementasi kewajiban pembangunan kebun plasma agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Batubara, Syafi’i, menegaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun plasma merupakan amanat berbagai regulasi yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan, serta mendorong kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Ia menjelaskan, landasan hukum utama kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 58, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari luas lahan yang diusahakan.

BACA JUGA  Juliet Project Perkenalkan Formasi Baru Lewat Single "Kisah Hidup"

Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 yang mewajibkan pembangunan kebun masyarakat direalisasikan paling lama tiga tahun sejak hak atas tanah atau Hak Guna Usaha (HGU) diterbitkan.

Syafi’i menyebutkan, kewajiban tersebut dapat dipenuhi melalui berbagai pola kemitraan, antara lain pembangunan kebun plasma, pola kredit, bagi hasil, pendanaan bersama, maupun bentuk kemitraan usaha produktif lainnya.

Selain itu, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur bahwa pemegang HGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sedikitnya 20 persen dari luas HGU yang dimohonkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar masyarakat sekitar memperoleh manfaat langsung dari pemanfaatan tanah negara yang diberikan kepada perusahaan.

Ia juga mengingatkan bahwa konsep pembangunan kebun plasma telah dikenal sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333 Tahun 1986 mengenai pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

BACA JUGA  Kodam I/BB Ajak Warga Semarakkan HUT ke-81 TNI Lewat Fun Run 5K

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pengaturan mengenai dasar penghitungan kewajiban plasma, yakni menggunakan luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun luas HGU. Meski demikian, menurut Syafi’i, substansi seluruh regulasi tetap sama, yakni memastikan masyarakat memperoleh hak kemitraan melalui pembangunan kebun plasma.

Ia menambahkan, perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin hingga pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pansus DPRD Kabupaten Batubara menilai masih terdapat dugaan sejumlah perusahaan perkebunan di daerah tersebut yang belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma sebagaimana diamanatkan regulasi. Karena itu, Pansus meminta Direktorat Jenderal Perkebunan mengambil langkah konkret untuk memastikan hak masyarakat dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026
Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut
Kolaborasi Kominfo dan PWI Sergai, Program KLIK Sergai Mulai Edukasi Pelajar Tangkal Hoaks hingga Deepfake
Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Gencarkan Edukasi Lewat Brosur dan Stiker Keselamatan
UKW SMSI Batubara Lahirkan 14 Wartawan Muda, Total 26 Peserta Dinyatakan Kompeten
Operasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Tanjungbalai Sigap Amankan Arus Lalu Lintas Pagi Meski Hujan
Buka Kegiatan Sosialisasi Perda TJSLP, Bupati Sergai: CSR Jangan Jalan Sendiri, Harus Jadi Motor Kedua Pembangunan Daerah
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:52 WIB

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026

Selasa, 17 November 2026 - 21:49 WIB

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 November 2026 - 20:30 WIB

Kolaborasi Kominfo dan PWI Sergai, Program KLIK Sergai Mulai Edukasi Pelajar Tangkal Hoaks hingga Deepfake

Selasa, 17 November 2026 - 19:28 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Gencarkan Edukasi Lewat Brosur dan Stiker Keselamatan

Selasa, 17 November 2026 - 18:50 WIB

UKW SMSI Batubara Lahirkan 14 Wartawan Muda, Total 26 Peserta Dinyatakan Kompeten

Berita Terbaru

Lifestyle

Wakil Wali Kota Terima Laporan Kegiatan NPGT dari BPN Sumut

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:49 WIB