Eks PPK Akui Hanya Lanjutkan Proyek, Hakim Soroti Selisih Temuan Audit Rp147 Juta dan Rp13 Miliar

Persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (5/8/2026),

- Penulis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

MEDAN, TOPINFORMASI .com– Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir kembali mengungkap sejumlah fakta baru. Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Akhiatul Akbar, mengaku hanya melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya ditangani terdakwa Enda Simakasura Ketaren.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (5/8/2026), dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dengan menghadirkan dua saksi, yakni Akhiatul Akbar dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dwiatma Singgih Rahardja.

Dalam keterangannya, Akhiatul menegaskan dirinya tidak terlibat sejak awal pelaksanaan proyek.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya hanya meneruskan pekerjaan yang belum selesai,” ujar Akhiatul di hadapan majelis hakim.

BACA JUGA  Diduga Bocor, Razia THM OKG di Langkat Tuai Sorotan, Polisi Diminta Usut Dugaan Kebocoran Informasi

Ia juga mengungkapkan pernah mendampingi tim ahli Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat melakukan pemeriksaan fisik proyek Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele. Pemeriksaan itu meliputi pengukuran lapangan, pembuatan sketsa, hingga pengecekan kondisi proyek sebagai bagian dari proses penyidikan.

Sidang turut mengulas sejumlah persoalan proyek, mulai dari jaminan pemeliharaan sekitar Rp8 miliar, pengembalian dana sekitar Rp14 miliar oleh Hutama Karya, hingga hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Salah satu perhatian majelis hakim adalah perbedaan nilai temuan audit. Dalam persidangan disebutkan hasil audit BPK hanya menemukan nilai sekitar Rp147 juta, sementara dalam proses penyidikan muncul angka sekitar Rp13 miliar yang dikaitkan dengan pengembalian kerugian negara.

BACA JUGA  Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Palu dan Sekitarnya, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Menanggapi hal tersebut, Akhiatul mengaku tidak mengetahui dasar perbedaan kedua angka tersebut.

Majelis hakim juga mempertanyakan denda keterlambatan sekitar Rp6 miliar yang tidak dipotong melalui mekanisme pembayaran termin proyek. Saksi menjelaskan hal itu terkendala sistem pembayaran sehingga denda akhirnya dibayarkan sendiri oleh pihak Kerja Sama Operasi (KSO).

Sementara itu, saksi Dwiatma Singgih Rahardja selaku KPA menjelaskan bahwa pengawasan proyek dilakukan secara berjenjang. Setiap pekerjaan yang diajukan penyedia terlebih dahulu diverifikasi oleh konsultan manajemen konstruksi sebelum dilaporkan kepada PPK dan KPA.

Menurutnya, tugas KPA lebih berfokus pada pengendalian administrasi dan pengawasan pelaksanaan proyek, sedangkan pemeriksaan teknis menjadi kewenangan pihak yang ditunjuk sesuai ketentuan.

BACA JUGA  Sambangi Pelajar, Sat Binmas Polres Tanjung Balai Ajak Siswa Perangi Narkoba dan Bullying

Saat ditanya mengenai berbagai kendala selama pelaksanaan proyek, Dwiatma mengaku tidak lagi mengingat secara rinci karena masa penugasannya telah berakhir pada Januari 2024.

Sidang kemudian ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada Jumat (7/8/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola
Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi
LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat
Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi
Tak Cocok Soal Bayaran, Perempuan Ini Diduga Panggil Suami untuk Rampas Motor Korban
LBH Medan Desak Kapolda Sumut Copot Kapolres Buntut Polisi Makan Bareng Tahanan Narkoba
Sabu Disembunyikan di Balik BH, Perempuan 47 Tahun Diciduk Polisi di Sergai
Komisaris Utama BPRS RHA Laporkan Dirut ke Polisi, Persoalkan Saham dan Jabatan
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:07 WIB

Ungkap Kasus Judol, Polres Batubara Tangkap Dua Admin Situs Kios Bola

Kamis, 19 November 2026 - 08:36 WIB

Polres Langkat Sita 21 Kg Sabu, Jaringan Antarprovinsi Hendak Kirim Barang ke Jambi

Kamis, 19 November 2026 - 08:27 WIB

LBH Parsaoran Kecewa Polres Langkat Mangkir dari Sidang Praperadilan di PN Stabat

Rabu, 18 November 2026 - 21:55 WIB

Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi

Rabu, 18 November 2026 - 19:54 WIB

Tak Cocok Soal Bayaran, Perempuan Ini Diduga Panggil Suami untuk Rampas Motor Korban

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB