Jakarta ,TOPINFORMASI.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Kick Off Meeting yang berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy menyebut terdapat tiga dukungan utama yang akan diberikan ATR/BPN, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan hingga tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Selain itu, ATR/BPN juga siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), khususnya apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Wamen Ossy memastikan dukungan penuh guna memperlancar pembangunan infrastruktur pesisir tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” tambahnya.
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan proyek besar ini.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, termasuk para kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap wilayah pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
