Pansus DPRD Batubara Matangkan Kajian Plasma 20 Persen, Siapkan Konsultasi ke Kementerian ATR/BPN dan Kementan

- Penulis

Senin, 27 Juli 2026 - 18:05 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

BATUBARA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Batubara kembali menggelar rapat pembahasan mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma 20 persen di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara, Senin (27/7).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Ismar Khomri didampingi Wakil Ketua Jalasmar Sitinjak serta dihadiri anggota pansus, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batubara, tim pakar, serta Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batubara, Darmansyah.

Ketua Pansus Ismar Khomri mengatakan rapat tersebut difokuskan untuk mempersiapkan bahan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, Pansus menargetkan lahirnya rekomendasi kepada pemerintah pusat agar tidak memperpanjang maupun memperbarui Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo Tanah Gambus sebelum perusahaan dinilai memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat sekitar.

BACA JUGA  KSP, Pemprov Sumut, Kementerian PU, ATR/BPN dan Hutama Karya Bahas Percepatan Tol Binjai–Langsa

“Tujuan rapat ini adalah mematangkan bahan konsultasi ke Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian dan DPD RI. Harapannya, rekomendasi Pansus dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat terkait perpanjangan maupun pembaruan HGU PT Socfindo Tanah Gambus,” kata Ismar.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi fokus kajian Pansus, salah satunya mengenai implementasi ketentuan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sebesar paling sedikit 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan.

Menurut Ismar, Pansus masih mendalami apakah ketentuan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tersebut harus berada di dalam areal HGU perusahaan atau dapat dilaksanakan di luar kawasan HGU.

Selain itu, Pansus juga mengkaji sejumlah regulasi lain, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), Surat Edaran Nomor 21/SE/P1400/E/01/2025 tentang pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui kegiatan usaha produktif, serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 152/XPTS/HK.160/12/2023.

BACA JUGA  Calon Taruna Politeknik Agraria STPN Jalani Seleksi Lanjutan Usai Lulus CBT

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Jalasmar Sitinjak mengatakan pembentukan Pansus yang berawal dari inisiasi PD IWO Kabupaten Batubara bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di sekitar wilayah usaha.

Menurutnya, Pansus akan memfokuskan pembahasan pada skema yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, baik melalui sistem bagi hasil maupun pola kemitraan lainnya.

Ia juga mempertanyakan apakah pola kemitraan melalui Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang selama ini dijalankan PT Socfindo Tanah Gambus telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban penyediaan kebun masyarakat sebesar 20 persen.

Ismar menambahkan, tim Pansus dalam waktu dekat akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk memverifikasi data CPCL.

BACA JUGA  Kementerian ATR/BPN Gandeng Al Washliyah Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf

Berdasarkan temuan sementara, kata dia, terdapat sejumlah dugaan ketidaksesuaian data, seperti adanya lebih dari satu anggota dalam satu keluarga yang tercatat sebagai CPCL, hingga nama warga yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam data tersebut.

Temuan itu, menurut Pansus, akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan lanjutan serta konsultasi dengan kementerian terkait.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Darma Wijaya Sentil Pengelola Perpustakaan Sekolah: Jangan Ketinggalan Zaman!
KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun
Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil
Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh
Kapolsek Patumbak Duduk Bersama Jemaah Masjid Amaliyah, Ajak Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas
KSJ Ingatkan Pentingnya Swasembada Pangan, Motivasi Petani Palawija di Hamparan Perak
Sambut Milad ke-3, Pujaketarub Gelar Safari Sedekah Jumat di Bantaran Rel Medan
Pemko Tanjungbalai Tata Kawasan Heritage Jalan Asahan, Wakil Wali Kota Temui Pengusaha Ikan
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:29 WIB

Bupati Darma Wijaya Sentil Pengelola Perpustakaan Sekolah: Jangan Ketinggalan Zaman!

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

KSJ Kembali Santuni Anak Yatim, Salurkan Sembako dan Nasi Bungkus ke Pesantren Tahfidz As-Sairun

Selasa, 10 November 2026 - 10:38 WIB

Isu Munaslub Muncul, Rahmaddian Shah Tegaskan Golkar Medan Tetap Solid Bersama Bahlil

Selasa, 10 November 2026 - 08:05 WIB

Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan Paparkan Rangkaian HGN dan HUT ke-81, Wali Kota Tanjungbalai Siap Dukung Penuh

Jumat, 6 November 2026 - 21:51 WIB

Kapolsek Patumbak Duduk Bersama Jemaah Masjid Amaliyah, Ajak Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas

Berita Terbaru