YOGYAKARTA ,TOPINFORMASI.COM
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik. Menurutnya, seorang pejabat publik harus siap menerima kritik demi menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron Wahid saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa, Nusron menekankan bahwa keterbukaan terhadap kritik merupakan konsekuensi dari tugas seorang pejabat yang mengabdi untuk kepentingan publik.
“Kalau pejabat tidak mau dicaci maki atau menerima kritik, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila itu, Nusron mengajak mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
Menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan. Karena itu, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
“Apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Kalau belum, mari kita koreksi bersama-sama bagian mana yang perlu diperbaiki,” kata Nusron.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin malam tersebut juga bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan itu, Nusron mengajak para peserta menjadikan pergantian tahun sebagai momentum refleksi dan evaluasi diri untuk terus melakukan perbaikan.
Ia mengutip sebuah prinsip bahwa seseorang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya termasuk golongan orang yang beruntung. Menurutnya, prinsip tersebut juga harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tuturnya.
Nusron menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga setiap kebijakan pemerintah harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi publik.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya dihentikan karena situasi yang dinilai tidak lagi kondusif.
Dalam acara tersebut, Menteri ATR/BPN juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, beserta jajaran.
