HGB Rumah Tinggal Bisa Ditingkatkan Jadi SHM, ATR/BPN: Proses Mudah dan Biaya Terjangkau

- Penulis

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:43 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Jakarta,topinformasi.com/  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk segera meningkatkan status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan rumah tinggal.

Melalui layanan perubahan hak tersebut, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Selain itu, dengan status SHM, pemilik rumah tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak sebagaimana pada HGB.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas maksimal 600 meter persegi dapat memanfaatkan layanan perubahan hak tersebut.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, proses perubahan hak dirancang sederhana dan mudah diakses masyarakat. Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain izin mendirikan bangunan rumah tinggal, SPPT PBB yang menunjukkan adanya bangunan di atas tanah tersebut, serta formulir perubahan hak dari kantor pertanahan.

“Persyaratannya gampang banget. Yang pertama, lampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong, dan terakhir formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” jelasnya.

BACA JUGA  PW HIMMAH Sumut Desak Kapolri Tolak Banding Kompol DK

Selain prosedur yang mudah, biaya layanan perubahan hak juga dinilai sangat terjangkau. Pemerintah menetapkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk perubahan hak tersebut sebesar Rp50 ribu dengan waktu penyelesaian sekitar lima hari kerja.

“Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” ungkap Shamy Ardian.

Menurutnya, peningkatan status dari HGB menjadi SHM merupakan langkah strategis untuk memberikan rasa aman dan perlindungan lebih tinggi terhadap aset keluarga dalam jangka panjang. Dengan status SHM, masyarakat tidak perlu lagi memikirkan perpanjangan hak atas tanah.

“Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” pungkasnya.

BACA JUGA  Dua Unit Rumah Kontrakan di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi Ludes Dilalap Sijago Merah

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses laman resmi atrbpn.go.id⁠� atau layanan PPID di ppid.atrbpn.go.id⁠�.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi
Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan
Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Percaya “Dukun” Seorang Wawak Tuding Keponakan Kandung Mencuri Uang Dan Buat Vidio Pengakuan
Tragis! Sampan Nelayan Disambar Petir di Perairan Sergai, Dua Tewas dan Satu Kritis
Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Polri Tetapkan Tiga Orang sebagai Tersangka
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:55 WIB

Saham Rp1,54 Miliar Tak Dibayar, Jabatan Komisaris Utama Dicopot, ZA Lapor Dirut Dan Dewan Pengawas BPRS RHA Ke Polisi

Rabu, 18 November 2026 - 09:12 WIB

Dua Proyek Kereta Api Sumut Disorot, Rantauprapat–Kota Pinang Naik Penyidikan, Kasus BH 343 Rp39,15 Miliar Dipertanyakan

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

Polres Tanjungbalai Sambut Kehadiran Kapolres Baru AKBP Dede Suhatmi

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Selasa, 17 November 2026 - 07:36 WIB

Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru

Berita Terbaru