Pansus Plasma DPRD Batubara Dalami Penerapan FPKMS 20 Persen Dan Dugaan CPCL “Fiktif”

- Penulis

Rabu, 16 September 2026 - 11:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Batubara,-Pansus Plasma DPRD Kabupaten Batubara agendakan pemanggilan Perusahaan Perkebunan diareal Hak Guna Usaha (HGU) terkait kewajiban plasma 20% dan dugaan dokumen Calon Petani Calon Lahan (CPCL) “fiktif”.

Pansus Plasma yang di gelar di ruang paripurna pada Selasa 15/9/2026 dipimpin Ketua Pansus Ismar Khomri mulai memasuki tahap pendalaman penerapan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) sebesar 20 persen oleh perusahaan perkebunan.

Meski sempat tertunda karena agenda pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2027 dan PAPBD 2026, kunjungan tersebut disebut memberikan sejumlah informasi penting bagi pansus terkait mekanisme penerapan kewajiban plasma 20 persen.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat tersebut, pansus menghimpun masukan dari berbagai pihak, mulai dari inisiator plasma, Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Batubara Darmasyah, Zuriat Kedatukan Lima Puluh Ke Vll Wan Izhar Fauzi didampingi Loly Sastra.

Zuriat Kedatukan Sei Suka, Mulkan SH, Zuriat Kedatukan Sipare Pare, Irwanto, Ketua LPPI Irwansyah SH, Ketua Gapoktan Maju Bersama Sayhril Alfiran, perwakilan Dinas Pertanian dan Perwakilan Dinas Perizinan Terpadu Batubara.

BACA JUGA  Polrestabes Medan Berduka, Iptu Pintauli Sinaga Meninggal Dunia

Ketua Pansus Plasma DPRD Batubara, Ismar Komri, mengatakan kerja pansus sejauh ini baru sekitar 50 persen. Masih terdapat sejumlah agenda yang harus dituntaskan sebelum pansus menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Kerja-kerja pansus plasma yang telah berlangsung bisa dikatakan progresnya masih 50 persen. Masih ada 50 persen lagi yang belum diselesaikan,” kata Ismar.

Menurut dia, salah satu hal yang belum dibedah secara menyeluruh adalah data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Batubara yang disebut telah menerima fasilitas plasma 20 persen.

Dikatakan Ismar, rapat pansus hari ini, tim Pansus akan melakukan investigasi lanjutan terkait kebenaran dokumen CPCL. Setelah itu pansus akan memanggil perusahaan perkebunan HGU Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan kewajiban FPKMS di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Kapolres Batubara Pimpin Sertijab, AKP Arianto Sitorus Resmi Jabat Kapolsek Talawi

“Pansus akan menuntaskan seluruh poin agenda, termasuk pemanggilan perusahaan perkebunan, penerapan CPCL dan cross check ke lapangan. Kita ingin melihat bagaimana penerapannya dan apakah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ismar menyebut rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pansus menyerap informasi sebanyak mungkin mengenai pelaksanaan kewajiban FPKMS dari 13 perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Batubara.

Ketentuan mengenai kewajiban tersebut, antara lain merujuk pada sejumlah regulasi pemerintah, termasuk UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 26 Tahun 2021 serta regulasi Kementerian Pertanian terkait fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, dan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 mengatur fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, pendanaan lain maupun bentuk kemitraan lainnya.

BACA JUGA  Imigrasi Sumut Disorot Usai Kasus WNA Singapura Pemasok Bahan Baku Vape Narkoba, Media Tour Tertutup Tuai Pertanyaan

Pansus juga menyoroti ketentuan mengenai Nilai Optimum Produksi (NOP) sebagai bagian dari aturan pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif perkebunan.

Sesuai edaran Kepdirjen Perkebunan Nomor 152/KPTS/HK.160/12/2023 mengatur pedoman penghitungan dan penetapan nilai optimum produksi kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan.

Menurutnya, proses tersebut diawali perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan kegiatan usaha produktif perkebunan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Selanjutnya, kepala dinas provinsi melakukan penghitungan nilai optimum produksi dengan bantuan tim yang terdiri dari unsur dinas provinsi dan kabupaten. Tim juga dapat melibatkan lembaga riset maupun lembaga lain yang kompeten.

“Setelah kepala dinas provinsi menyampaikan laporan penghitungan, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan nilai optimum produksi kebun,” jelasnya.

Selain NOP, mekanisme CPCL juga menjadi perhatian serius pansus. Ismar mengatakan Permentan Nomor 18 Tahun 2021.

Penulis: Darmansyah

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Polda Sumut Bongkar Sindikat Online Scam di Siantar, 115 Orang Diduga Jadi Korban, Kerugian Capai Rp1,5 Miliar
Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak
12 Tim dari 4 Provinsi Bertarung, Wabup Adlin Buka Open Turnamen Voli Piala Bupati-Wabup Sergai 2026
Bupati Darma Wijaya Ingatkan OPD Sergai: Jangan Sekadar Kejar Skor Kematangan di Atas Kertas
Luar Biasa! Sergai Raih Juara Umum Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumut 2026
Joint Operation Polrestabes Medan dan Bea Cukai, 56 Kg Sabu Asal Malaysia Digagalkan di Tengah Laut, Tiga Pelaku Ditangkap
Berita ini 7 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Selasa, 17 November 2026 - 07:36 WIB

Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WIB

Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak

Senin, 16 November 2026 - 19:30 WIB

12 Tim dari 4 Provinsi Bertarung, Wabup Adlin Buka Open Turnamen Voli Piala Bupati-Wabup Sergai 2026

Senin, 16 November 2026 - 19:19 WIB

Bupati Darma Wijaya Ingatkan OPD Sergai: Jangan Sekadar Kejar Skor Kematangan di Atas Kertas

Berita Terbaru